-->
Uji Kompetensi 3
Uji Kompetensi 3.2
Halaman 81
PPKn / PKN (Pendidikan Kewarganegaraan)  
Bab 3 (Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
Kelas VII SMP/MTS
Semester 2 K13  
Jawaban Uji Kompetensi Bab 3 PKN Kelas 7 Halaman 81  
Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Halaman 81 PKN Kelas 7 
Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Bab 3 PKN Kelas 7 Halaman 81

Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Halaman 81 PPKn Kelas 7 (Perumusan dan Pengesahan UUD 1945)
Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Halaman 81 PPKn Kelas 7 (Perumusan dan Pengesahan UUD 1945)

4. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
Jawab:

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara yg menerapkan sistem pemerintahan presidensial.Tuga s presiden semntra dibantu oleh komite nasional sebelum dibntuknya MPR dan DPR

 Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sistem Presidensial, dimana Ir. Soekarno sebagai presidennya dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presidennya serta dalam menjalankan tugasnya, secara sementara dibantu oleh KNIP. Berikut akan kakak jelaskan lebih dalam.

Pembahasan
           Selepas proklamasi Indonesia, PPKI kemudian mengadakan 3 kali persidangan, diantaranya pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

           Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan 3 keputusan, antara lain :  

Meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia.
Menetapkan ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil PPKI Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Negara Indonesia.
Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNIP).
           Maka, dengan diputuskannya 3 hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah sistem Presidensial, dimana Ir. Soekarno sebagai presidennya dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presidennya serta dalam menjalankan tugasnya, secara sementara dibantu oleh KNIP.

Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?

Uji Kompetensi 3
Uji Kompetensi 3.2
Halaman 81
PPKn / PKN (Pendidikan Kewarganegaraan)  
Bab 3 (Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
Kelas VII SMP/MTS
Semester 2 K13  
Jawaban Uji Kompetensi Bab 3 PKN Kelas 7 Halaman 81  
Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Halaman 81 PKN Kelas 7 
Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Bab 3 PKN Kelas 7 Halaman 81

Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Halaman 81 PPKn Kelas 7 (Perumusan dan Pengesahan UUD 1945)
Jawaban Uji Kompetensi 3.2 Halaman 81 PPKn Kelas 7 (Perumusan dan Pengesahan UUD 1945)

4. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
Jawab:

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara yg menerapkan sistem pemerintahan presidensial.Tuga s presiden semntra dibantu oleh komite nasional sebelum dibntuknya MPR dan DPR

 Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sistem Presidensial, dimana Ir. Soekarno sebagai presidennya dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presidennya serta dalam menjalankan tugasnya, secara sementara dibantu oleh KNIP. Berikut akan kakak jelaskan lebih dalam.

Pembahasan
           Selepas proklamasi Indonesia, PPKI kemudian mengadakan 3 kali persidangan, diantaranya pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

           Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan 3 keputusan, antara lain :  

Meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia.
Menetapkan ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil PPKI Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Negara Indonesia.
Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNIP).
           Maka, dengan diputuskannya 3 hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah sistem Presidensial, dimana Ir. Soekarno sebagai presidennya dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presidennya serta dalam menjalankan tugasnya, secara sementara dibantu oleh KNIP.

Load Comments

Subscribe Our Newsletter

close